Posts

Showing posts from June, 2013

Keputusan Investasi Modal

Keputusan investasi modal berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Karena kebutuhan investasi modal menempatkan sejumlah besar sumberdaya pada risiko jangka panjang dan secara simultan mempengaruhi perkembangan perusahaan dimasa depan., maka hal itu merupakan salah satu keputusan terpenting yang dibuat oleh manajer.             Proses pengambilan keputusan investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal. Ada dua jenis proyek penganggaran modal yaitu : proyek independen & proyek saling eksklusif. Proyek independen adalah proyek yang jika diterima atau ditolak, tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya.             Keputusan investasi modal seringkali berkaitan dengan masalah investasi dalam aktiva modal jangka panjang, kecuali tanah, aktiva selalu disusutkan selama umur manfaatnya, dan investasi dipakai ketika aktiva itu digunakan. Pada umu

Artikel Hubungan Antara Deviden Perusahaan dan Pengungkapan Biaya Saat Ini

Hubungan Antara Dividen Perusahaan dan Pengungkapan Biaya Saat ini Bala G. Dharan Pendahuluan Dilatar belakangi opini banyak peneliti dan praktisi bahwa data biaya laba saat ini akan menyediakan kebutuhan informasi bagi manajemen mengenai penetapan kebijakan dividen konsisten dengan pemeliharaan modal. Menurut FASB  dalam pernyataannya No. 33 paragraf 124 bahwa informasi dari biaya pendapatan saat ini yang berasal dari operasi berkelanjutan dibutuhkan untuk menyediakan dasar bagi para pemakai mengenai penilaian pendapatan yang dapat didistribusikan. Lebih lanjut dikatakan dividen berdasarkan biaya laba historis tidak terkait modal dan dividen seharusnya lebih kecil nilainya dari biaya laba saat ini. Mengenai perubahan dalam dividen akan lebih baik dijelaskan oleh perubahan biaya laba saat ini daripada perubahan biaya laba historis. Hipotesis Menurut Revsine (1981) biaya historis berdasarkan data pendapatan membuat ilusi tentang kemakmuran dan memperingatkan bahwa pema

Perlakuan Akuntansi Untuk Inflasi dan Perubahan Harga

Image
             Selama bertahun-tahun salah satu masalah terbesar dalam teori akuntansi adalah inflasi. Secara sederhana inflasi ditandai dengan kenaikan rata-rata harga barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Perlu dicatat meskipun tidak terjadi inflasi, secara sendirinya harga akan berubah seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam sistem akuntansi yang berbasis cost historis, terdapat dua masalah besar mengenai inflasi yaitu: 1.       Banyaknya data cost historis yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tidak relevan secara ekonomis karena harga berubah sejak laporan keuangan tersebut diterbitkan. 2.       Laporan keuangan yang menyajikan dolar, menunjukan perbedaan nilai dolar pada suatu waktu sehingga terjadi perubahan kemampuan daya beli yang sebenarnya tidak bertambah. Sejarah Akuntansi Tentang Pengaruh Perubahan Harga di Amerika Serikat Sebelum SFAS No.33 Para akuntan di Amerika Serikat menyadari bahwa selama lebih dari 75 t

Pembelajaran Balanced Scorecard

Pada awalnya, Balanced Scorecard diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada sektor keuangan saja, tanpa memperhatikan sektor non keuangan. Sistem pengukuran kinerja yang hanya menekankan pada sektor keuangan membuat perusahaan sulit untuk berkembang. Oleh karena itu pada tahun 1990, Nolan Norton Institute, bagian riset kantor akuntan publik KPMG di USA yang dipimpin oleh David P. Norton, mensponsori studi tentang “Pengukuran Kinerja dalam Organisasi Masa Depan.”             Hasil studi tersebut diterbitkan dalam sebuah artikel berjudul “ Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance ” dalam Harvard Business Review (Januari-Februari 1992). Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif di masa depan diperlukan ukuran komprehensif yang mencakup empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan/konsumen, proses internal bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 1 . Peng

PPh 4 Ayat 2 Properti/Real Estate (Kontruksi)

Sebagai masyarakat tentu mengetahui bahwa dalam jual beli properti (real estate) pasti akan  bersinggungan dengan pajak-pajak yang dikenakan/dibayar, tentang apa pajak-pajak yang dikenakan mungkin  kadang kita tidak paham secara keseluruhan apa saja yang  pajak-pajak yang dipotong dalam bidang properti tersebut. Jenis Usaha Properti Jika dikelompokkan maka terdapat 6 (enam) bentuk properti real estate yang biasa dikenal yaitu : Real Estate Jenis Properti Apartemen, properti yang berada dalam sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi seperti hotel. Perlu diingat karena bentuknya seperti rumah maka dapat dimiliki secara pribadi maupun disewakan. Real Estate Jenis Properti Perumahan, sebuah kompleks perumahan yang dapat dihuni berbagai macam keluarga biasanya dilengkapi sarana prasarana oleh pengelola. Real Estate Jenis Properti Rukan dan Office Space, dibuat kepada pebisnis  yang ingin membuka cabang perusahaan . Kawasan ini bisa dikatakan kawasan perkantoran yang bentuknya

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Latar Belakang Pengenaan PPnBM bukan pengenaan pajak yang baru. PPnBM sudah dikenakan sejak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, PPnBM ini dikenakan disamping pengenaan PPN. Adapun alasan dikenakan PPn BM adalah: a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara

Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian PPN dan PPn BM Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap jalur distribusi dan jalur produksi. Sedangkan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan satu kesatuan. Artinya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dapat berdiri sendiri, yakni pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah selalu bersamaan pengenaannya dengan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, Pajak Pertambahan Nilai pengenaannya dapat terpisah dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Asas Dalam Pengambilan Pajak

   Agar proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan asas-asas yang dijadikan landasan dalam pemungutan pajak. Asas-Asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Pengertian Pajak (Perpajakan)

Indonesia merupakan suatu Negara yang merdeka pada tahun 1945. Suatu Negara sudah pasti melakukan pembangunan di berbagai bidang guna mencapai cita-cita nasional. Sebagai penunjang dalam pembangunanya, Indonesia mempunyai sistem keuangan  yang digunakan untuk pengalokasian dana pembangunan. Dana pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber dan salah satu sumber dana terbesar adalah pajak. Pajak merupakan komponen pentiing bagi kebelangsungan Negara Indonesia . Sistem yang merupakan salah satu warisan dari bangsa Belanda ini mempunyai peranan vital dalam mensuplai pendapatan Negara. Pajak sendiri mempunyai definisi yang berbeda-beda dari para ahli. Berikut ini beberapa definisi pajak dari berbagai ahli :

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

PENGERTIAN  Adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  FUNGSI SPT  Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan berfungsi untuk :  ♦ Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.  ♦ Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemungutan oleh pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.  ♦ Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PPh Pasal 23 atas Imbalan Jasa

Selain buderos (bunga, dividen, royalti, dan sewa), yang telah dibahas di artikel sebelumnya, objek pemotongan PPh Pasal 23 juga meliputi beberapa jenis imbalan atas jasa. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis jasa yang imbalannya menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23, tarif PPh Pasal 23 dan DPP atau dasar pengenaan pajaknya.

ANGGARAN NEGARA

A. Pengurusan Keuangan Negara Pengurusan atau pengelolaan keuangan negara dapat diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti luas, pengurusan keuangan negara berarti manajemen keuangan negara. Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara. Sebelum membahas lebih lanjut keuangan negara, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian keuangan negara seperti dijelaskan di bawah ini.

Akuntansi Untuk Riset dan Pengembangan Biaya

Artikel Harold Bierman, Jr. dan Roland E. Dukes Menurut FAS No. 2 tentang Accounting Research and Development Costs (Oktober 1974), FASB menyimpulkan bahwa semua riset dan pengembangan biaya yang diungkapkan mencangkup  pembebanan biaya ketika terjadi. Asumsinya secara implisit nilai yang diharapkan dari biaya R&D adalah nol. Dewan menyimpulkan hal tersebut dari berbagai premis dasar yang diterima sebagai kebenaran. Ada lima faktor oleh Dewan yang dianggap mendukung kesimpulan tersebut: 1.Ketidakpastian Manfaat Di Masa Depan Pembenaran utama ditawarkan oleh FASB untuk pembebanan pengeluaran biaya R&D adalah tingkat ketidakpastian manfaat di masa depan karena pengeluaran biaya R&D mengakibatkan risiko. Risiko tersebut terjadi akibat kegagalan profitabilitas dari sebuah proyek. Ada beberapa kesalahan dalam kesimpulan ini yaitu:

Laporan Aliran Kas

Statement of change in financial position (SCFP) atau lebih dikenal sebagai Laporan Perubahan Posisi Keuangan telah diganti dalam SFAS No. 95. Dimana SCFP melaporkan perubahan aset, kewajiban dan modal pemilik. Hal ini disebabkan dari pergantian laporan aliran dana menjadi laporan arus kas yang mencerminkan FASB mengutamakan laporan berbasis kas ( cash-basis) sebagai tambahan penting atas laporan keuangan berbasis akrual dan neraca. SFAC no.95 mendefinisikan dana sebagai kas, pada dasarnya mengubah dari posisi rigid uniformity (kaku) menjadi flexibility orientation (flexibel). Namun terdapat dua masalah utama yaitu: 1.         Masalah nonartikulasi yang timbul dari penggunaan metode tidak langsung 2.         Masalah klasifikasi dan inkonsistensi yang timbul dalam penyajian laporan arus kas.